Optimalisasi Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Terhadap Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Purbalingga
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh cukup tingginya angka pelanggaran lalu lintas yang terjadi sehingga menyebabkan kecelakaan lalu lintas terutama para pemuda dan pelajar di kabupaten Purbalingga. Sehingga Polres Purbalingga melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas terutama terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Sebagaimana telah diatur dalam undang–undang bahwa penindakan pelanggaran yang dilakukan haruslah sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan. Untuk itulah dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui cara mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor dan hambatan dalam melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas terhadap modifikasi kendaraan bermotor yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teori efek jera dan kompetensi, metode penelitian studi kasus dan teknik pengumpulan data dengan wawancara, pengamatan dan telaah dokumen. Hasil penelitian menemukan bahwa Satlantas Polres Purbalingga mengalami kesulitan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dengan berbagai faktor penghambat seperti dari aparat penegak hukum dan sarana dan prasarana yang tersedia. Faktor kebudayaan dan masyarakat juga menjadi kendala dalam penindakan pelanggaran tersebut. Maka dalam hal ini penulis merekomendasikan untuk mengirim anggota mengikuti Dikjur, menambah sarana dan prasarana yang ada, serta melakukan pengawasan dan pengendalian kepada anggota.
References
Suryani, M., & Mashdurohatun, A. (2016). Penegakan Hukum Terhadap Eksistensi Becak Bermotor Umum (Bentor) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 3(1), 21-38.
Felastri, I. (2016). Penegakan Hukum Pelanggaran Modifikasi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Kepolisian Satuan Lalu Lintas Resor Kota Pekanbaru (Doctoral dissertation, Riau University).
Triyoga, M. (2017). Tinjauan Yuridis Sosiologis Pasal 58 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Terhadap Sanksi Modifikasi Kendaraan Bermotor Yang Dapat Menyebabkan Kecelakaan Berlalu Lintas (Studi Kasus di Wilayah Hukum Polres Mojokerto) (Doctoral dissertation, University of Muhammadiyah Malang).
Rosanti, A., & Fuad, F. (2015). Budaya Hukum Balap Liar di Ibukota. Lex Jurnalica, 12(1), 147134.
Subagyo, B. R. (2017). Upaya DIKMAS UNIT DIKYASA dalam Mengurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas di kalangan Pelajar di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Efforts of DIKMAS UNIT DIKYASA in Reducing Traffic Accident Rates among Students in Kudus Regional Police Area. Indonesian Journal of Police Studies, 1(1), 353-402. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/ijps/article/view/7
Oktania, Z. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Mencegah Tindak Pindana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Tegal. Advances in Police Science Research Journal, 1(2). Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/32
Utomo, G. P. (2017). Peran Bhabinkamtibmas dalam Penyampaian Pesan Kewaspadaan Terhadap Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polres Kudus: The Role of Bhabinkamtibmas in Delivering Alert Messages Against Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Kudus District Police. Police Studies Review, 1(1), 91-144. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/psr/article/view/10
Pratama , R. R. (2017). Upaya Patroli Dialogis Unit Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Curanmor di Wilayah Hukum Polres Cilacap: The Dialogical Patrol Efforts of the Sabhara Unit Patrol in Preventing Criminal Acts of Motorized Vehicle Theft in the Jurisdiction of the Cilacap Regional Police Department. Advances in Police Science Research Journal, 1(1), 245-292. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/23
Surahman, I. (2017). Keefektifan Game Petualangan Baseta untuk Meningkatkan Pemahaman Materi Uji Teori Calon Pemohon SIM C di Wilayah Hukum Polres Jepara: The Effectiveness of the Baseta Adventure Game to Improve Understanding of Theory Test Material for Applicant Candidates for Driving License C in the Jepara Regional Police Jurisdiction. Advances in Police Science Research Journal, 1(1), 1-46. Retrieved from http://journal.akpol.ac.id/index.php/apsrj/article/view/17
Arifin, R. (2017). Revealing the Other Side of Human Rights Issue: How We Look to the Existed Various Problems. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 2(01), 79-82. https://doi.org/10.15294/jils.v2i01.16642
Arifin, R. (2017). Democracy on Indonesian Legal Reform: How Can People Participate on Laws and Regulations Establishment Process. JILS (Journal of Indonesian Legal Studies), 2(02), 155-158. https://doi.org/10.15294/jils.v2i02.19439
Copyright (c) 2017 Seftika Agreda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.