Optimizing Investigations from the Karanganyar Police Criminal Investigation Unit in Handling the Crime of Theft with Aggravation for Fair Law Enforcement
Abstract
Legal assistance is a human right that cannot be eliminated. The State of Indonesia as a constitutional state is obliged to protect and guarantee legal assistance as respect for human rights. The purpose of this study is to describe the investigative process related to the implementation of the investigator's obligations to provide legal assistance to suspects of theft crime by weighting and find efforts to optimize investigations through legal assistance models to realize fair law enforcement in the Karanganyar Police area. This research is a qualitative research with a field research approach by collecting data through interviews, observation and document study. The respondents included the Head of the Satreskrim Unit of the Karanganyar Police, the suspect in the crime of weighted theft and legal advisers at the legal aid post. The theories used include rule of law theory, law enforcement effectiveness theory, and SWOT theory. The results of this study indicate that the investigation into the crime of weighted theft by the Satreskrim of the Karanganyar Police is not in accordance with the applicable regulations, the factors that influence the process of investigating the crime of weighted theft by the Satreskrim of the Karanganyar Police include regulations regarding investigations that have not proceeded as they should, investigators have not provide full legal understanding to suspects, lack of implementation of coordination with legal aid agencies and suspects are not aware of the law. The conclusion of the research is that the process of investigating criminal acts of weighted theft at the Karanganyar Police is not optimal because the investigation is not in accordance with applicable regulations. Legal factors, law enforcers, facilities and amenities, and the community have an influence on the process of investigating the crime of weighted theft at the Karanganyar Police Station.
References
Harahap, M. Yahya. 2001. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan (Edisi Kedua). Jakarta: Sinar Grafika
Joeniarto. 1968. Negara Hukum. Yogyakarta: YBP Gajah Mada
Moeljatno. 2002. Asas-Asas Hukum Pidana. Bandung: Rineka Cipta
Marshall, Gretchen B. Rossman. 1995. Designing Qualitative Research. London: International Educational and Professional Publisher
Mutiaras, D. 1999. Tata Negara Hukum. Jakarta: Pustaka Islam
Poernomo, Bambang. 1988. Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Liberty
Poerwadarminta. 1997. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.
Prodjodikoro, Wirjono. 1989. Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Eresco
Reksodiputro, Mardjono. 1993. Sistem Peradilan Pidana Indonesia : melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batasa toleransi. Jakarta: Universitas Indonesia Fakultas Hukum
Robinson, John Pearce. 2013. Manajemen Strategis Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian. Jakarta: Salemba Empat
Sanapiah, Faisal. 1990. Penelitian Kualitatif, Dasar dan Aplikasi. Malang : YA3
Soekanto, Soerjono. 1983. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada
Soepomo, R.. 1950. Oendang-oendang dasar sementara Repoeblik Indonesia: dengan sekedar tjatatan dan keterangan dibawah tiap-tiap pasal menurut pendjelasan dan djawaban pemerintah kepada parlemen R.I.S.. Jakarta: Noordhoff-Kolff
Sugiyono. 2022. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
Undang – Undang:
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2002. Jakarta: Mabes Polri.
Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang SOTK Pada Tingkat Polres dan Polsek.
Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Nomor 1 Tahun 2022 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana. 2022. Jakarta: Mabes Polri
Jurnal:
Nurrohman, B. 2017. “Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas data Kependudukan di
Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang”. Jurnal Banten STISIP Banten Raya Pandeglang, 10(6).
Subekti, Bagus. 2017. "Keabsahan Penggunaan ‘Surat Pernyataan Penolakan Didampingi Penasehat Hukum’ pada Tingkat Penyidikan Perkara Narkoba Dipolresta Pontianak Berdasarkan Pasal 56 Kuhap." Jurnal Nestor Magister Hukum, 2(2).
Skripsi
Andreaz, Lucky.2017. “Optimalisasi Patroli Satuan Sabhara dalam Mencegah Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan di Wilayah Hukum Polres Klaten”. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian.
Darmawan, M. I. P. 2017.”Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Guna Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat dalam Studi Kasus Tindak Pidana Penipuan Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil BKD Pemerintah Wilayah Kabupaten”. Skripsi. Semarang: Akademi Kepolisian
Tesis
Mufasirin, Akhmad. 2021. “Pendampingan hukum dalam Proses Persidangan Tindak Pidana di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Slawi”. Tesis. Semarang: Universitas Islam Sultan Agung.
Yuditomo, Ardiyansyah. 2016. “ANALISIS YURIDIS PUTUSAN PTUN YOGYAKARTA TENTANG SENGKETA KEPEGAWAIAN (Studi Komparasi Perkara No:lO/G/2010/PTUN-YK Dalam Perkara Mutasi Guru Dengan Perkara No:06/G/2013/PTUN-YK Dalam Perkara Ralat SK Menteri Kehutanan)”. Tesis. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.
Zulaidi. 1992. “Manfaat Pelaksanaan Pendampingan hukum Bagi Tersangka Dan Terdakwa Dalam Usaha Mencari Keadilan”. Tesis. Surabaya: Universitas Airlangga.
