Optimization of Investigation Services with SP2HP Online at Brebes Police in Realizing Precision Law Enforcement
Abstract
This study is focused on how to optimize investigation services with SP2HP Online by the Brebes Resort Police Criminal Investigation Unit and determine factors that impede the use of SP2HP Online services in law enforcement at the Brebes Resort Police, as well as to describe investigation services with SP2HP Online by the Brebes Resort Police Criminal Investigation Unit. This study is significant because it corresponds to one of the points in the priority work program of the Chief of the Indonesian National Police, General Police Listyo Sigit Prabowo, M.Sc., which is the realization of the 4.0 police era and the establishment of the PRESISI of the Indonesian National Police. The problem that arises in this final project is related to "Why is the investigative performance of the Brebes Resort Police Criminal Investigation Unit with SP2HP Online to realize precision law enforcement still not optimal?" The main theoretical basis (Grand theory) in this study is the POAC Basic Management theory and Management Resource theory. To support the main theory, the researcher employs the SWOT Analysis theory as a Middle Theory. As for the concepts in this Final Project, they are as follows: Optimization, Service, Investigation, SP2HP Online, Reporting Rights, and Law Enforcement. The research method used in this study is a qualitative method. The type of research used is descriptive-qualitative. The research location is under the jurisdiction of the Brebes Resort Police, specifically the Brebes Police Criminal Investigation Unit. The results of the study show that there is a discrepancy in the use of SP2HP Online services as seen from organizational resources and management theory, which refers to the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 6 of 2019 concerning criminal acts investigations, the Regulation of the Chief of the Indonesian National Police No. 21 of 2011 concerning investigative information systems, and the Regulations of the Head of the Criminal Investigation Agency No. 1 of 2022. The implementation of these services is not compliant with applicable regulations, and the contents of the service are insufficient to meet the minimum SP2HP requirements. The suggestion offered is to conduct supervision and make efforts to familiarize investigators with using the e-investigation program in carrying out criminal investigations.
References
George, R. Terry, dan Leslie W Rul. (1999). Dasar-dasar Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
J.Melng, Lexy. (2014). Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rsdakarya.
KBBI, (2008). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). [Online] Available at : http://kbbi.web.id/pusat
McMillam, J.H and Schumacher, S. (2001) Research in Education. New York: Longman, Inc.
Oscar, Lidyanita, Mohamad Jauhar. (2016). Dasar-Dasar Manajemen Farmasi. Jakarta: Prestasi Pustaka.
Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta
Jurnal
Triyulianto, Eko. (2018). Penerbitan Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online Sebagai Upaya Transparansi Polri Dalam Penyidikan Tindak Pidana (Studi di Polrestabes Medan). Jurnal Hukum USU, 6(3).
Ulum, Rochmatul. (2021). Inovasi Layanan Surat Pemberitahuan dan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Online di Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polresta Sidoarjo. Jurnal Ilmu Administrasi, 9(3): 55-68
Undang-Undang
Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Sistem Informasi Penyidikan.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Keputusan Gubernur Akademi Kepolisian Nomor: Kep/153/X/HUK/4.5/2021 Tentang Pedoman Penelitian Ilmiah Taruna Akademi Kepolisian
Website
Artikelpendidikan.id. (8 Agustus 2022). Pengertian Hak dan Kewajiban Menurut Para Ahli Lengkap. Diakses tanggal 10 Sep. 2022, dari https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/
Dosengeografi. (13 Oktober 2020). Pengertian Penyajian Data, Bentuk, Dan Contohnya. Dosengeografi.com. Diakses pada 9 Sep. 2022, dari https://dosengeografi.com/penyajian-data/
DosenPPKN. (21 Maret 2019). Pengertian Kewajiban, Macam, dan Contohnya di Masyarakat. DosenPPKN.com. Diakses tanggal 8 Sep. 2022, dari https://dosenppkn.com/pengertian-kewajiban/
Materibelajar. (2022, Sept 6). Pengertian Observasi Menurut Para Ahli. Materibelajar.co.id. https://materibelajar.co.id/pengertian-observasi-menurut-para-ahli/
Pelapor Tidak Dapat Dituntut Secara Hukum Baik Pidana Maupun Perdata Atas Laporan Yang Dibuatnya. (2 Maret 2020). dl-advokat.com. Diakses tanggal 8 Sep. 2022, dari https://www.dl-advokat.com/2020/03/pelapor-tidak-dapat-dituntut-secara.html?m=1
Polda Bengkulu. (20 Januari 2022). Kapolri: Jaga Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polri. Diakses tanggal 9 Sep. 2022, dari https://www.kompasiana.com/malieffaisalhakim0098/631442af08a8b543b06caf02/tagar-percumalaporpolisi-wujud-trust-issue-masyarakat-terhadap-polri
Putra. (2022, Agustus 7). Unsur unsur Manajemen: Pendapat Para Ahli dan Penjelasannya. Artikel Pendidikan. https://artikelpendidikan.id/unsur-unsur-manajemen/
Salma. (2022, Maret 5). Reduksi data: Pengertian, Tujuan, Langkah-Langkah, dan Contohnya. Deeppublish.com. https://penerbitdeepublish.com/reduksi-data-adalah/
Sudut Hukum. (6 Feb. 2018). Teori Hak. suduthukum.com. Diakses tanggal 9 Sep. 2022, dari https://suduthukum.com/2018/02/teori-hak.html
TBNEWS.(15 Feb. 2018). Apa Itu Unit Reskrim?.
tribatanews.kepri.polri.go.id. Diakses tanggal 9 Sep. 2022, dari https://tribratanews.kepri.polri.go.id/2019/02/15/apa-itu-unit-reskrim/
