This Proceedings of Police Academy Billingual Seminar introduces papers by the Indonesian Police Academy (Akpol) cadets at a seminar on digital leadership in policing. The cadets' papers highlight the application of digital leadership across five core policing functions: investigation, community policing, patrol, traffic, and intelligence. The cadets’ papers present innovative uses of digital platforms, such as social media and dedicated applications, to enhance efficiency and effectiveness in crime prevention, investigation, and community engagement. The papers show the growing importance of police research, the INP’s commitment to problem-oriented policing, and the implementation of digital leadership Prosiding Seminar Bilingual Akademi Kepolisian ini memperkenalkan makalah-makalah yang disusun oleh Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) dalam seminar mengenai kepemimpinan digital dalam kepolisian. Makalah-makalah tersebut menyoroti penerapan kepemimpinan digital pada lima fungsi inti kepolisian: FT Reserse, FT Binmas, FT Sabhara, FT Lantas, dan FT Intelijen. Makalah-makalah ini menyajikan inovasi dalam pemanfaatan platform digital, seperti media sosial dan aplikasi khusus, untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pencegahan kejahatan, investigasi, dan keterlibatan masyarakat. Makalah-makalah tersebut menunjukkan pentingnya penelitian kepolisian yang semakin berkembang, komitmen Polri terhadap model pemolisian berbasis masalah, serta implementasi kepemimpinan digital.
Cybercrime as a Threat to National Security: A Review of the Role and Preparedness of the Indonesian Police
The rapid advancement of digital technology has significantly altered the landscape of national security in Indonesia, with cybercrime emerging as a critical and complex threat. This study critically examines the role and preparedness of the Indonesian National Police (INP) in addressing cybercrime in the face of increasing digital vulnerabilities. Using a scoping review and thematic synthesis methodology, this research analyzes secondary data from scholarly publications, policy documents, and institutional reports to assess legal, institutional, and operational frameworks. Findings reveal that while the Indonesian government has established foundational measures, substantial challenges persist. These include a shortage of skilled personnel, low public digital literacy, fragmented inter-agency coordination, and outdated legal frameworks. To enhance national cyber resilience, this study recommends the strengthening of human capital through specialized training, improving inter-agency coordination protocols, updating legal instruments to match technological developments, expanding digital literacy campaigns, and fostering international cooperation. Ultimately, addressing cybercrime as a national security threat requires a cohesive, adaptive, and multi-sectoral policy approach. The findings aim to support future strategies to increase Indonesia’s capacity to prevent, respond to, and mitigate cyber threats effectively.
Copyright (c) 2025 Proceedings of Police Academy
Inovasi Layanan Sim Digital Nasional Presisi (SINAR): Tinjauan Literatur Terhadap Dampak dan Tantangan Pelayanan Online Polri
Aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) merupakan salah satu inovasi digital Polri dalam mendukung transformasi pelayanan publik yang efisien dan transparan. Penelitian ini bertujuan untuk meninjau secara sistematis berbagai literatur yang membahas dampak, efektivitas, serta tantangan dalam implementasi aplikasi SINAR di berbagai wilayah Indonesia. Dengan menggunakan metode literature review naratif, artikel ini mengelompokkan temuan-temuan ke dalam empat tema utama: efisiensi layanan, tingkat adopsi masyarakat, kendala teknis, dan pengaruh terhadap kepercayaan publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun SINAR berkontribusi positif dalam mempercepat pelayanan perpanjangan SIM, berbagai hambatan struktural dan sosial masih menghambat pemerataan manfaatnya. Rekomendasi strategis meliputi penguatan infrastruktur, peningkatan literasi digital masyarakat, dan integrasi lintas layanan digital. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengambilan kebijakan serta pengembangan layanan publik berbasis digital di lingkungan Polri.
Implementasi Fungsi Kepolisian sebagai Pelindung Pengayom dan Pelayan Masyarakat dalam Mewujudkan Ketertiban dan Keamanan Masyarakat
Pelaksanaan tugas Polri yang mencakup tugas pelayanan masyarakat, pengayoman dan perlindungan selain tugasnya sebagai alat negara penegak hukum membuka wawasan yang lebih luas ke arah pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menafsirkan implementasi fungsi kepolisian sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat di wilayah Kecamatan Liukang Kalmas, Kabupaten Pangkep. Fokus kajian diarahkan pada peran Polsek Liukang Kalmas dalam menjamin hak-hak sipil serta menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat sesuai amanat undang-undang dan peraturan yang berlaku. Menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat deskriptif. Data diambil dari 9 informan yang merupakan dari warga sipil Polsek Liukang dan Masyarakat/ tokoh Masyarakat. sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku. Hasil penelitian menunjukan bahwa, implementasi fungsi kepolisian sebagai pelindung pengayom, pelayan masyarakat Kecamatan Liukang Kalmas kabupaten Pangkep, sudah cukup maksimal dengan keadaan Kecamatan yang berada dalam lingkup penelitian.
Optimalisasi Peran Kepolisian dalam Meningkatkan Penegakan Hukum Berbasis HAM Melalui Pendekatan Restorative Justice
Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini tidak hanya berperan sebagai penegak hukum, tetapi juga tampil sebagai ujung tombak dalam mendorong terciptanya keadilan yang berpihak pada pemulihan dan kemanusiaan. Melalui pendekatan keadilan restoratif (restorative justice), Polri telah menunjukkan transformasi peran yang signifikan: dari sekadar aparat penindak menjadi fasilitator penyelesaian konflik yang lebih adil, partisipatif, dan berorientasi pada pemulihan hubungan sosial. Pasal 78 RUU KUHAP menjadi momentum penting dalam memperkuat legalitas peran tersebut, dengan memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan proses hukum apabila telah tercapai kesepakatan damai antara pelaku dan korban. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip humanisme dan hak asasi manusia dapat diinternalisasi dalam pelaksanaan keadilan restoratif oleh Polri, serta merumuskan strategi optimalisasi peran tersebut agar selaras dengan tujuan penegakan hukum yang bermartabat. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran polisi dalam keadilan restoratif dapat terus diperkuat melalui penyusunan regulasi teknis sebagai turunan Pasal 78 RUU KUHAP, kewajiban dokumentasi pemulihan yang dapat diaudit, pembentukan komite pengawas internal, serta keterlibatan pengawasan eksternal. Dengan penguatan tersebut, Polri tidak hanya menjalankan fungsi penegakan hukum secara progresif, tetapi juga membangun kepercayaan publik melalui praktik hukum yang lebih manusiawi dan berkeadilan.
Polri untuk Masyarakat: Dalam Paradigma Pemidanaan Modern Berdasarkan KUHP Nasional guna Mewujudkan Perlindungan Hukum Masyarakat
KUHP Nasional yang disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 membawa perubahan mendasar dalam sistem pemidanaan Indonesia, mengedepankan pendekatan modern yang bersifat korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Dalam kerangka tersebut, Polri memegang peran vital sebagai aktor utama dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana peran Polri dalam paradigma pemidanaan modern dapat mendukung perlindungan hukum masyarakat. Kajian dilakukan dengan pendekatan normatif-yuridis serta analisis terhadap tantangan dan strategi penguatan Polri guna mengimplementasikan prinsip-prinsip pemidanaan yang berkeadilan dan berorientasi pada keadilan substantif.
From Street to Cyberspace: Digital Transformation for Community-Oriented Policing
This study quantitatively evaluates the impact of digital transformation on community-oriented policing (COP) in Semarang, Indonesia, focusing on accessibility, trust, and collaboration. A survey of 523 community members across four sub-districts (Semarang Tengah, Banyumanik, Tembalang, Gunungpati) was conducted, supplemented by secondary data from Semarang Police reports and Portal Semarang Satu Data. Results showed digital platforms increased accessibility (M = 4.29, SD = 0.60), trust (M = 4.09, SD = 0.67), and collaboration (M = 4.00, SD = 0.77). Multiple regression identified digital literacy (β = 0.121, p = 0.001) and platform usability (β = 0.112, p = 0.017) as significant predictors of trust (R2 = 0.045). ANOVA revealed sub-district differences in accessibility (F(3, 519) = 36.55, p < 0.001). Rural areas lagged in digital literacy (48.2% vs. 88.2% urban). The study
Toward Digital Community Policing: Opportunities and Barriers for Social Media Engagement in Indonesia
This study explores the readiness and challenges of integrating social media into community policing in Indonesia. It aims to identify both opportunities and barriers faced by law enforcement, focusing on how digital platforms can improve trust, accessibility, and responsiveness. Through a structured literature review, it examines practical, legal, and institutional factors affecting effective digital engagement. This study uses a qualitative literature review method, analyzing academic articles, official regulations, and policy reports related to community policing and social media. The approach focuses on identifying recurring themes, theoretical insights, and practical challenges to understand how digital tools can support or hinder community policing efforts in the Indonesian context.The study finds that social media presents key opportunities for community policing, such as increased reach, real-time interaction, and enhanced public trust. However, barriers such as digital illiteracy, misinformation, legal uncertainty, and a lack of officer training remain significant. Successful implementation requires institutional support, clear guidelines, and ethical, consistent engagement across digital platforms.The study concludes that while social media can enhance community policing in Indonesia, its success depends on proper training, legal clarity, and ethical use. Digital engagement should be seen as a core policing function, not an add-on. With the right support and strategy, it can build stronger public trust and more responsive police-community relationships.
Indonesian National Police Participation in Literacy Programs for Border and General Communities
This article reviews the Indonesian National Police's (Polri) participation in literacy programs targeting both border communities and the general population. Through a comprehensive literature review methodology, this study examines the scope, implementation strategies, challenges, and impacts of these initiatives within the framework of community policing. The review synthesizes findings from academic articles, official reports, and policy documents to assess how literacy programs contribute to national security, community empowerment, and police-community relations. Results indicate that Polri's literacy initiatives encompass digital literacy campaigns, human rights education, and community policing training, particularly in vulnerable border areas and underserved populations. These programs have demonstrated positive impacts on community engagement, crime prevention capabilities, and public trust in law enforcement. However, significant challenges persist, including resource constraints, operational demands in remote areas, and the need for sustained community engagement. The study concludes that literacy programs represent a crucial component of Indonesia's comprehensive security strategy, requiring continued investment, stakeholder collaboration, and adaptive implementation approaches. Recommendations include expanding digital literacy initiatives, strengthening partnerships with international organizations, and developing robust evaluation frameworks to measure program effectiveness.
Polmas Gastronomy: The Transformation of Street Vendors Towards a Participatory Community Security System in Indonesia
As public trust in conventional policing models continues to swirl downward, this study builds on Indonesia's unique street food culture and the establishment of Gastronomy “Polmas” (Police and Community) - a community security framework that activates street food vendors as organic intelligence agents. This study will look at the "Rantang Aman" program in Surakarta, Indonesia as: (1)a formative culinary ecosystem of security; (2) the effectiveness of intelligence encrypted in food; and (3) a community model that is replicable. Using mixed methods (participatory action research with 120 vendors, social network analysis, quasi-experiment, and digital ethnography), results demonstrated a 31% reduction in street crime, emergency response acceleration from 60 to 12 minutes, 22% increased vendor revenue, and surged community trust (38% to 82%). Hybrid analog-digital tools (e.g., "kentongan digital") proved vital for connectivity gaps. We conclude that culinary codes and vendor networks create high-efficiency security infrastructures, outperforming conventional surveillance while boosting local economies. Implications include policy integration into national Polmas guidelines, "gerobak smart" subsidies for scalability, and a transferable Global South blueprint where street food ecosystems convert informal economies into security assets – proving security can be collaboratively "cooked" in community woks.
The Effectiveness of Community Policing Programs in Enhancing Public Trust in the Indonesian National Police (Polri) in Urban Areas
The research evaluates how community policing initiatives affect public trust toward the Indonesian National Police (Polri) in fast-growing urban regions. The research evaluates program effectiveness by analyzing both empirical studies and official documents from 2001 to 2025 through Social Capital Theory. The research examined social capital through three dimensions which included Police-Community Partnership Forums (FKPM) for bonding and procedural justice and Patroli Perintis Presisi training for bridging and transparent communication through the “Presisi” app for linking. The research demonstrates that active FKPM initiatives lead to a 15% increase in crime reporting and procedural justice training improves officer–community relations and digital platforms maintain continuous two-way communication. The implementation of community policing faces ongoing challenges because of insufficient resources and institutional opposition. The research demonstrates that community policing stands essential for enhancing safety and legitimacy in urban Indonesia while recommending customized approaches and additional studies to understand local conditions and structural obstacles which provide knowledge for developing nation policing practices.
Cultural Reform Through Community Policing: Building Police and Community Partnership Based on Social Capital
This study examines the implementation of the community policing approach or Community Police (Polmas) in order to build a partnership between the POLRI institution and the community in maintaining public trust. Normatively, this approach is indeed firm and optimal, but culturally as proposed by Pierre Bourdieu in the theory of social capital, in terms of habitus , Indonesian society has not been able to apply the community policing approach optimally due to the weak social strength of the community. The results of the analysis illustrate that the challenge of implementing this community policing approach is the remnants of the paramilitary policing paradigm or military-style arrangements that are still inherent in society in general. Therefore, the transformation of the implementation of the community policing approach will not have a significant impact if it is only implemented at the surface level or normatively, but must be able to touch the deepest layer, namely cultural transformation.
Community Policing as a Crime Prevention Strategy in Urban Areas
Urban areas are highly complex. This complexity leads to high crime rates in some urban areas. Crime in urban areas is caused by deep-rooted problems. To overcome this, solutions that address the root causes are also needed. Using a community policing approach, this study will demonstrate methods for preventing crime in urban areas. The study aims to analyze how community policing works to address crime in urban areas. It employs a literature review method, utilizing data from documents, journals, books, and relevant official reports related to the topic. The findings show that crime in urban areas often occurs only in certain areas with specific characteristics. By understanding this, it will be more effective to formulate a community policing-based approach to the community.
Traffic Law Enforcement by Indonesian National Police Through a Restorative Justice Approach
Traffic law enforcement requires a renewal in the traffic law enforcement model. This is necessary considering that traffic is the lifeblood of society, and traffic can also be said to be a reflection of culture and the level of modernity of a nation. So that society can live, grow and develop, it requires productivity in its life which can be generated through activities supported by traffic. Traffic Law Enforcement aims to create order and regularity in community life, especially in traffic on the road. Traffic law enforcement is essentially for safety by raising awareness and even building civilization. The purpose of this research is to determine the renewal of the law enforcement model implemented, especially in the investigation of traffic accidents by the Police, through a restorative justice approach. The research method used is empirical legal research with the research specifications used being analytical descriptive. From the research results, it was found that the renewal of law enforcement for traffic crimes is based on 3 (three) foundations/aspects, namely philosophical, legal and sociological foundations. Furthermore, a new innovation is offered in the renewal of the law enforcement model for traffic crimes by the Indonesian National Police, namely electronic-based law enforcement in investigating traffic accident cases, through a restorative justice approach.
EDITORIAL COMMENT: Police for the Community
This editorial comment is the introduction for this collection with the title “Police for the Community”. The police are for the community. The various practices on how the police deliver services to communities were presented in the articles. Community policing and problem-oriented policing are the terms that are closely associated with “the police for the community”. The editors discuss the concept of community policing and problem-oriented policing. Afterwards, a brief explanation of the articles is given. There are several potential lessons to be learned from this collection for the future development of the police academy, ensuring that the police serve the community effectively.
Copyright (c) 2025 Proceedings of Police Academy Billingual Seminar
Driving License Examination by Cimahi Police Traffic Regident Unit to Enhance Drivers Competence
This study aims to evaluate the effectiveness of driving license testing practices implemented by the Cimahi Police Regident Unit in improving motor vehicle driver competence. The research focuses on the application of technology, particularly the Computer-Based Test (CBT) system, and the role of digital leadership in enhancing the testing process. Qualitative research methods, including interviews, observations, and document analysis, were employed to collect data from various stakeholders, such as police officers, driving examiners, and test takers. The findings reveal that the implementation of the CBT system has significantly improved the efficiency and objectivity of the testing process. However, challenges such as technical issues and the need for continuous training for examiners persist. Moreover, the study underscores the importance of strong digital leadership in driving the digital transformation of the testing process. Recommendations are provided to further optimize the testing practices and enhance driver competence, including strengthening technical support, providing regular training for examiners, and fostering a culture of innovation and continuous improvement within the unit.
The Implementation of “E-Manajemen Penyidikan” in Increasing Crime Clearance to Reduce Crime Percentage
This study examines the impact of the E-Manajemen Penyidikan (E-MP) system on crime clearance rates. The E-MP system, a web-based application, is designed to streamline investigative processes and enhance the efficiency of law enforcement agencies. Analyzing the findings through suitable theories; Management Information System, Legal Certainty, and Perkabareskrim No.1 of 2022. Employing a qualitative research approach, this study explores the experiences of police officers in utilizing the E-MP system. The findings suggest that the E- MP system has the potential to significantly improve crime clearance rates by facilitating data- driven decision-making, enhancing collaboration among investigators, and streamlining administrative tasks. However, the successful implementation of the E-MP system hinges on factors such as adequate training, technical support, and supportive organizational culture. This study contributes to the growing body of research on the use of technology in law enforcement and provides valuable insights for policymakers and practitioners seeking to improve the effectiveness of criminal investigations.
Effectiveness of Media Intelligence in Supporting the 2024 Regional Elections
The 2024 Regional Elections in Indonesia, held in conjunction with legislative and presidential elections, mark a critical moment for democratic governance, presenting both opportunities and complex challenges in maintaining security and order. The simultaneous elections introduce new risks in the form of misinformation, computational propaganda, and cyber threats due to advancements in information technology and the spread of the post-truth phenomenon. In response, the Indonesian National Police have implemented "Operation Mantap Praja 2024," an initiative designed to secure each stage of the electoral process. This study explores the strategic application of media intelligence within this operation, specifically in areas of early detection and information monitoring, to anticipate and address security vulnerabilities in real time. Media intelligence plays a pivotal role in this context by enabling the analysis of vast data from various media sources, utilizing open-source intelligence (OSINT), data mining, and machine learning techniques. This capability allows for timely intervention and proactive measures against potential threats, enhancing the resilience of public security efforts during the electoral period. Key areas of focus include digital leadership, resource allocation, and the integration of media intelligence with conventional policing strategies. Findings indicate that effective application of media intelligence not only strengthens public security but also supports the democratic process by mitigating polarization and the spread of misinformation. This research contributes valuable insights into how media intelligence can be institutionalized within law enforcement to safeguard democratic practices, particularly in an era characterized by rapid technological change and heightened political dynamics
Kepemimpinan Perwira Muda Akademi Kepolisian di Era Digital Menuju Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas bertujuan menjadikan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkesinambungan pada tahun 2045, dengan pilar utama berupa pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kepemimpinan digital, sebagai bentuk kepemimpinan yang memanfaatkan teknologi digital, menjadi kunci transformasi digital nasional dan diharapkan mendukung pencapaian Visi Indonesia Emas 2045. Artikel ini mengeksplorasi tantangan dan memformulasikan peran kepemimpinan Perwira Muda Akademi Kepolisian dalam menghadapi perkembangan teknologi sebagai bagian dari megatren global guna mendukung Visi dan Misi Polri menuju Indonesia Emas 2045. Perwira Muda Akademi Kepolisian, sebagai First Line Supervisor dan pelaksana fungsi kepolisian, diharapkan mampu beradaptasi dengan tren teknologi serta perubahan dalam governansi publik, respons masyarakat terhadap teknologi, dan fenomena global di dunia kerja. Dalam mendukung terwujudnya Visi dan Misi Polri menuju Indonesia Emas 2045, Perwira Muda Akademi Kepolisian harus mampu tampil sebagai pemimpin dan memiliki kompetensi yang memadai dalam memimpin, serta menjadi tauladan bagi anggota-anggotanya. Ia juga harus dekat dan mampu merangkul seluruh anggota, serta memiliki kemampuan komunikasi personal, mampu menjadi motivator, pendengar yang baik, dan pemecah masalah (problem solver) yang handal. Selain itu, Ia harus mampu mendorong dan mengembangkan setiap anggota untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan tuntutan tugas, serta mampu membangun dan membentuk karakter anggota untuk menjadi sosok anggota Polri yang berani dan siap bertanggung jawab atas apa yang telah dikerjakan.
Police Research for the Indonesian National Police Cadets
This paper aims to explain police research. The study for this paper is conducted through a narrative literature review. The study finds that police research is a new field. The research is initially critical but later enriched with an evidence-based view. Police research is challenging because of the difficulty of the researchers collaborating with the police and translating research into practice. There are some steps (for a police researcher) to conduct research in policing successfully. The police cadets are inside researchers. They may have less difficulty entering the police organisation. Some points are suggested for the police cadets to be potential practitioner-academics (pracademic) in improving policing.
The Effectiveness of Four-Wheel Patrol Utilizing Whatsapp for Preventing Motorcycle Theft at Pabuaran Police Sector in Cirebon Police Resort
This study aims to analyze the effectiveness of four-wheeled patrols utilizing WhatsApp in preventing motorcycle theft (curanmor) within the jurisdiction of the Pabuaran Police Sector, Polresta Cirebon. The research employs a qualitative method with data collection techniques including participatory observation, structured and unstructured interviews, and document analysis. The findings indicate that WhatsApp-based patrols contribute to enhanced supervision but remain partially effective due to various challenges. The primary obstacles include a limited number of personnel, suboptimal use of technology, and low public awareness regarding vehicle security. This study suggests improving supervision, optimizing digital technology, and educating the public to support patrol effectiveness and foster a safer environment in the Pabuaran Police Sector area.
Binmas Online System V2: Effectiveness and Performance Improvement of “Bhabinkamtibmas” in Cirebon City Police Resort
Digital transformation can have a significant impact on the police, because the use of information technology which is the main basis of digital transformation can enable the police to be able to analyze information faster, process larger and more accurate data, and provide more effective services to the public. To solidify the performance of maintaining public security, strengthening the performance of Bhabinkamtibmas was carried out with the launch of Binmas Online System Version 2 (BOS V2) by Baharkam Polri on May 5, 2021 which helps Bhabinkamtibmas carry out their duties. However, the use of the Binmas Online System Version 2 (BOS V2) application is still not effective and has not been able to support the implementation of Bhabinkamtibmas tasks at the Cirebon City Police Station. This study aims to describe the effectiveness of the Binmas Online System (BOS V2) application in improving the performance of Bhabinkamtibmas as well as improving the performance of Bhabinkamtibmas after the use of the Binmas Online System (BOS V2) application at Cirebon City Police. The method used in this research is qualitative. The theories and concepts used include effectiveness theory, technology acceptance theory, Bhabinkamtibmas concept, and Binmas Online System (BOS V2) concept. The results showed that based on the indicators measuring effectiveness in the theory of effectiveness, it can be concluded that the objectives of BOS V2 and Bhabinkamtibmas have not been achieved and the BOS V2 application still has a number of shortcomings in terms of features and functionality including the inability of the server to be reached, limited time for sending reports, and inconsistencies in data input.
EDITORIAL COMMENT: Police Research and Digital Leadership
This editorial comment introduces papers by the Indonesian Police Academy (Akpol) cadets at a seminar on digital leadership in policing. The cadets' papers highlight the application of digital leadership across five core policing functions: investigation, community policing, patrol, traffic, and intelligence. The cadets’ papers present innovative uses of digital platforms, such as social media and dedicated applications, to enhance efficiency and effectiveness in crime prevention, investigation, and community engagement. The papers show the growing importance of police research, the INP’s commitment to problem-oriented policing, and the implementation of digital leadership.