The Effectiveness of Restorative Justice Mediation as a Resolution Effort for General Criminal Cases by Polres Satreskrim Investigators Jombang
Abstract
General criminal cases that occur in the jurisdiction of the Jombang Police are still classified high which causes the number of arrears of cases to increase every year. Study This aims to describe the application of the principles of restorative justice, identifying factors that influence the effectiveness of restorative justice mediation, and obstacles or obstacles to implementation of restorative justice mediation as an effort to resolve general criminal acts by investigators Jombang Police Criminal Investigation Unit. This type of research is qualitative descriptive with a juridical approach normative. The research results show active community involvement through internal mediation resolution of general criminal acts in order to seek mutual agreement through deliberation and consensus through the implementation of restorative justice by the Jombang Police Criminal Investigation Unit. During the implementation of mediation restorative justice at the Jombang Police is still not effective because there are several factors influencing it, including legal factors, law enforcement, legal facilities, society, and culture. The restorative justice reform system is also not running completely smoothly because there are obstacles or obstacles that are vulnerable to being used as openings for corruption.
References
Rosalina, Iga. 2012, “Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan
Pada Kelompok Pinjaman Bergulir.” Kabupaten Madetaan. Jurnal Efektivitas Pemberdayaan
Masyarakat, Vol. 01 No 01.
Internet
Humas Polda Bangka Belitung. 2022. Perbandingan Penyelesaian Perkara melalui Restorative Justice
pada tahun 2021 dan 2022. Diakses pada tanggal 19 September 2023 dari
https://tribratanews.babel.polri.go.id/#
Buku
Fuady, Munir. 2000 Arbitrase Nasional, Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis. Bandung : Citra
Aditya Bakti.
Mangkunegara, Anwar Prabu. 2005. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Bandung : Penerbit
Refika Aditama.
Muhdar, M. 2019. Penelitian Doctrinal dan NonDoctrinal Pendekatan Aplikatif dalam Penelitian
Hukum. Samarinda: Mulawarman University Press. hal 12.
Usman, R. 2002. Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan
dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik
Indonesia
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pencabutan
Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan
Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang
Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif.
Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak pidana Berdasarkan Keadilan
Restoratif
