The Role of Bhabinkamtibmas through the "Duren Trawas" Program to Prevent Fraud Crimes at Mojosari Police
Abstract
One of the disturbances in social security and social security in the Mojosari sub-district under the jurisdiction of the Mojosari Police is fraud. This is proven by the high number of fraud cases. Police efforts are needed to maintain security and social order, one of which is by conducting outreach through the Duren Trawas program. This research aims to describe the role and factors that influence the implementation of the role to prevent criminal acts of fraud. The theories used in this research are communication theory, management, community participation, and SWOT analysis. The concepts used are the concept of role, Bhabinkamtibmas, activity objectives, the role of Bhabinkamtibmas, the Duren Trawas program, and fraud. The results of this research show that the role of Bhabinkamtibmas through the Duren Trawas program to prevent criminal acts of fraud at the Mojosari Police has overall been going well. This can be seen from the role of Bhabinkamtibmas members in Article 1 Paragraph 4 of the Regulation of the Head of the National Police of the Republic of Indonesia Number 7 of 2021, namely as positive dynamiters, motivators and facilitators, as protectors, protectors, and servants of the community to create a sense of security and peace in the community. sub-district, as well as a community guide for the realization of legal and social security awareness and increasing community participation. The inhibiting factor is the lack of awareness in some communities, so regular visits are needed in sub-districts before implementing the Duren Trawas program so that the community plays a more active role in participating in outreach activities and the public should increase insight by leveraging the latest media literacy to prevent crime.
References
Aang, Ridwan. 2013. Filsafat Komunikasi. Bandung: CV Pustaka Setia.
Anwar, Saifuddin. 2010. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
Deddy,Mulyana. 2005. Ilmu Komunikasi suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
Kotler, Philip. 2008. Manajemen Pemasaran. Jakarta: Erlangga.
Martin, William J. 1995. The Global Information Society. Hampshire : Aslib Gower.
Mathis, dan Jackson. 2017. Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi 9. Dialihbahasakan oleh Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira Hie. Jakarta: Salemba Empat.
Mattew B. Miles dan A. Michael Huberman. 1992. Analisis Data Kualitatif (terj. Tjejep Rohendi Rohidi). Jakarta: UI-Press. Hal. 19.
Moleong, Lexy J. 2005. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja.
Mulyana, Dedy. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya). Bandung: Remaja Rosdakarya. Hal. 160.
Nasution. 2006. Metode Research, Jakarta :Bumi Aksara. hlm. 112-114
Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta : Prestasi Pustaka.
Rangkuni, Freddy. 2008. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
Satjipto, Rahardjo. 2000. Penegakan Hukum di Indonesia. Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.
Sendjaja, Sasa Djuarsa, 2014. Memahami Teori Komunikasi: Pendekatan, Pengertian, Kerangka Analisis dan Perspektif. Univeritas Tebruka: Modul Kegiatan Pembelajaran.
Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Sumaryadi, I. Nyoman. 2010. Sosiologi Pemerintahan. Bogor: Ghalia. Indonesia.
JURNAL
Anjelina Markus, Herman Nayoan, Stefanus Sampe. 2018. Peranan Lembaga Adat Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat Di Desa Salurang Kecamatan Tabukan Selatan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe. Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 Nomor 1 Tahun 2018.
Kusumawati, Intan. 2016. Landasan Filosofis Pengembangan Karakter dalam Pembentukan Karakter. Academy Of Education Journal. Vol.7.
Revianto Anriz. 2017. Peran Bhabinkamtibmas Polsek Cilacap Tengah Dalam Melakukan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Di Wilayah Hukum Polres Cilacap. Advances in Police Science Research Journal Vol. 1 No.3 Tahun 2017.
Syaron Brigette Lantaeda Florence Daicy J. Lengkong Joorie M Ruru. 2017. Peran Badan Perencanaan Pembangunan Derah Dalam Penyusunaan RPJMD Kota Tomohon, jurnal Administrasi Publik.
Tarigan, Rio. 2017. Optimalisasi Patroli Roda Empat Satuan Sabhara dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor (Curanmor) di Wilayah Hukum Polres Purbalingga. Advances in Police Science Research Journal, 1(3), March 2017, pp.1153-1210. Indonesian National Police Academy.
INTERNET
Humas, Polri. “Duren Trawas” Polsek Dlanggu Bersama dengan Kelompok Petani Desa Sumberkarang Kec. Dlanggu. https://humas.polri.go.id/2023/08/29/duren-trawas-polsek-dlanggu-bersama-dengan-kelompok-petani-desa-sumberkarang-kec-dlanggu/. (29 Agustus 2023).
PERUNDANG-UNDANGAN
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. Pasal 1 Tentang Kamtibmas dan Bhabinkamtibmas.
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002. Tentang Polri. Pasal 13 Tentang Tugas Pokok Polri.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.: Skep 737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 tentang Kebijakan dan Strategi Penerapan Polmas dalam penyelenggaraan tugas Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pedoman Dasar Strategi dan Implementasi Pemolisian Masyarakat dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.
Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol.:
Skep/507/X/2009 tanggal 30 Oktober 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Standar Penerapan Polmas bagi Pelaksana Polmas.
Keputusan Kapolri No. Pol. Kep/8/XI/2009 tentang Perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No. Pol: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol.: Kep/8/XI/2009 tanggal 24 November 2009 tentang perubahan Buku Petunjuk Lapangan Kapolri No.Pol.: Bujuklap/17/VII/1997 tanggal 18 Juli 1997 tentang Bintara Polri Pembina Kamtibmas di Desa/Kelurahan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor. 3 Tahun 2009 tentang Sistem Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Surat keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol : Skep / 558 / XI / 2009 tanggal 25 November 2009 tentang Naskah Sementara Buku Pedoman Pelaksanaan Sistim Pelaporan.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Organisasi pada tingkat Kepolisian Resort dan Sektor.
Perkap Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor.
Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/3377/IX/2011/Baharkam tanggal 29 September 2011 tentang penggelaran Bhabinkamtibmas pada setiap Desa/Kelurahan.
Keputusan Kapolri Nomor : Kep/618/Vii/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Edisi I Tahun 2014. Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.
TUGAS AKHIR
Mappaware, Muh Ilham Haqqani Ajeng. 2019. ‘Optimalisasi Kegiatan sambang Satuan Binmas Guna Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Temanggung’. Tugas Akhir. Semarang: Akademi Kepolisian.
Mubarok, Azwin. 2023. ‘Optimalisasi Kegiatan sambang Satuan Binmas Guna Mencegah Pencurian Dengan Pemberatan Di Wilayah Hukum Polres Temanggung’. Tugas Akhir. Semarang: Akademi Kepolisian.
Nurman, Jufrizal. 2020. Partisipasi Masyarakat dalam Pelaksanaan Program Desa Maju Inhil Jaya (DMIJ) di Kecamatan Reteh Kabupaten Indragiri Hilir. Tugas Akhir. Fakultas Teknik: Universitas Riau Pekanbaru.
Tanjung, Zulmansyah. 2023. ‘Peran Bhabinkamtibmas Polres Tapanuli Tengah guna Menekan Terjadinya Tindak Pidana dalam Rangka Terpeliharanya Kamtibmas di Kabupaten Tapanuli Tengah’. Pascasarjana Universitas Medan: Program Magister Ilmu Hukum.
Tribhawono, G. Lilik. 2006. ‘Pelaksanaan Patroli Simpatik Dialogis Berjalan Kaki dalam Membangun Hubungan antar Polri dan Masyarakat di Wilayah Polres Tanjung Jabung Barat’. Skripsi Mhs. PTIK Angkatan XLIV. Jakarta: PTIK.
