Optimizing Intelligence Conditioning of Batang Resort Police’s Unit III Satintelkam Towards Civilians Affected by the PLTU Building to Maintain Social Security and Order
Abstract
Social security and order, known as kamtibmas, is a dynamic social condition which is one of the precondition that can affect national development. Keeping the social security and order is one of the Indonesian National Police’s main duties as the national apparatus by the assist of civil and by upholding the human rights. The social security and order disruption faced by the Batang Resort Police right now is a showdown by the civil affected by PLTU construction, which has been held 19 times from May 31 until October 6 2022. Batang Resort Police’s Unit III Satintelkam ideally can execute intelligence conditioning, so that the civil won’t be doing showdown anymore. However, the advantageous condition for Indonesian National Police to keep the social security and order hasn’t been reached yet. The results of the research by Author show that the intelligence conditioning by Batang Resort Police’s Unit III Satintelkam hasn’t executed optimally. It’s because of how monotonous the intelligence conditioning’s method used by the unit, which is done with constructive persuasive method and Darsani, the key person of Format Ungkapno, is the target. This is caused by lack of personnel’s number and capability. Besides, there is a surveillance car that is not utilized optimally. The problem can be solved by coordinating with Central Java Regional Police’s Ditintelkam for agent backups to assist the destructive persuasive intelligence conditioning under the operational control of Batang Resort Police’s Unit III Satintelkam leader. The intelligence conditioning aims to decrease civil’s trust to the Format Ungkapno’s key person, known as Darsani.
References
Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Badan Intelijen Keamanan Nomor: Kep/37/I/2005 tentang Pedoman Intelijen Keamanan di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Panduan Teknis atas Skep Kapolri No. Pol : Skep/993/XII/2005 tentang Pedoman Pelaksanaan Penggalangan Intelijen Keamanan.
Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
Peraturan Kabaintelkam Polri No. 3 Tahun 2013 Tentang Penggalangan Intelijen Polri.
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Sistem Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Polri.
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hubungan dan Kerja Sama Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Saronto, Y Wahyu. 2018. Intelijen: Teori Intelijen dan Pembangunan Jaringan. Yogyakarta: ANDI.
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
Terry, G. R. 2009. Prinsip-Prinsip Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
Nainggolan, Daniel Junwaldi MP. 2020. “Penggalangan Intelijen dalam Pencegahan Penyebaran Hoax Menjelang Masa Pemilihan Presiden di Wilayah Hukum Polres Salatiga”. Indonesian Journal of Police Studies, volume 4,o. 1. Semarang: Akademi Kepolisian.
Nurrohman, Bayu. 2017. “Optimalisasi Pelayanan E-KTP guna Meningkatkan Validitas Data Kependudukan di Kecamatan Majasari Kabupaten Pandeglang”. Jurnal KAPemda – Kajian Administrasi Daerah dan Pemerintah Daerah, volume 10, no. 6. Pandeglang: Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Banten Raya.
Pardede, Satya Dharma. 2020. “Penggalangan Para Mantan Narapidana Teroris guna Mencegah Radikalisme dan Terorisme di Provinsi Sumatera Utara”. Jurnal Pertahanan dan Bela Negara, Volume 10, No. 3. Bogor: Universitas Pertahanan.
Jannah, M.; Suteki, S.; dan Budiyanto, B.. 2021. “Pengaruh Implementasi Corporate Social Responsibility PT Bhimasena Power Indonesia terhadap Kesejahteraan Hidup Masyarakat Desa Karanggeneng Kabupaten Batang (Studi Kasus PT Bhimasena Power Indonesia, Batang). Diponegoro Law Journal, volume 10, no. 1. Semarang: Universitas Diponegoro.
Riadi, Muchlisin. 2012. “KAMTIBMAS (Keamanan dan Ketertiban Masyarakat)”, dimuat dalam https://www.kajianpustaka.com/2012/11/kamtibnas-keamanan-ketertiban-masyarakat.html, diakses tanggal 6 September 2022.
