Electronic-Based Traffic Law Enforcement by the Surabaya Police Traffic Unit to Reduce the Number of Traffic Violations
Abstract
The population density of Surabaya City is proportional alongside the citizen's activity of transportation usage or road users. This results in escalation of road congestion and traffic violation. The Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE). Which has been established nationally since 2021, excelled in reducing traffic violation in the Surabaya Citypolice jurisdiction. accordance with the chief of National Police priority program number 4 regarding the improvement of law enforcement performance, it is expected that ETLE is able to carry out alterations for modern policing. The aim of this research is to inquire the model of electronic- based traffic law enforcement by the Surabaya Police traffic unit and the urgency of the occuring law amendments. This research utilizes qualitative method which mainly focuses on the electronic-based law enforcement against traffic violators. Data colecction techniques conducted throughout the reasearch are interview, observation, and document study. This paper conducted in order to obtain results regarding the model of electronic based traffic law enforcement by the Surabaya Police Traffic unit which is applied by Soerjono Soekanto's law enforcement factors and identified the presence of influence and intricacies in facing electronic based traffic law enforcement. Meanwhile, the writer managed to identify the urgency within the motive of implementing electronic-based law enforcement amid the law reformation. It includes legal culture structure reform, legal substance reform, and legal culture reform. Hence, it needs the partnership with the government concerning CSR fund to increase statis ETLE in Surabaya and along with the upsurge of dissemination through social media are required.
References
Arief, B. N. 2019. Reformasi sistem peradilan: sistem penegakan hukum di Indonesia. Badan Penerbit, Universitas Diponegoro.
Soekanto, S. 2004. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum. Cet Kelima, Rajawali, Jakarta.
Jurnal :
Faqi,dkk. 2003. ‘Electronic Traffic law Enforcement (ETLE) dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas’.Dalam Jurnal Unissula. Volume 29 Nomor 2,Juli 2023. Hal. 8036-8048
Wicaksono, Dian Agung; Chryshnanda Dwilaksana, 2020. ‘Penegakan Hukum Lalu Lintas Secara Elektronik Sebagai Wujud Pembangunan Hukum Dalam Era Digital’ dalam Jurnal Rechtsvinding volume 9 Nomor 2, Agustus 2020. Hal. 131.
Skripsi :
Puri, P.A. 2013. ‘Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pelanggaran Aturan Lalu Lintas di Kabupaten Klaten.’ Skripsi. Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
Rianto,A.P. 2023. ‘Optimalisasi Blue Light Patrol Unit Turjagwali Satlantas Guna Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas Di Wilayah Hukum Polres Pemalang.’ Tugas Akhir, Akademi Kepolisian.
Suaeri.M.A. 2023. ‘Optimalisasi Kinerja Unit Gakkum Satlantas Polres Jepara dalam Penggunaan Electronic Traffic Law Enforcement guna Meningkatkan Kesadaran Hukum Pengendara Roda Dua.’ Skripsi. Akademi Kepolisian.
Makalah :
Syafi’I, dkk. 2024.’Peran Dikmas Lantas oleh Unit Kamsel dalam Mengurangi Kecelakaan Lalu Lintas di Polres Jajaran Polda Jawa Timur. Makalah disajikan dalam Seminar Sekolah Akademi Kepolisian 2024, Semarang, 6 Maret. Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2021. ‘Naskah Kapolri Pada Uji Kepatutan dan Kelayakan di Hadapan Komisi III DPR RI. Jakarta: Mabes Polri.
Internet :
Bps.go.id 2024. Surabaya Kota. https://surabayakota.bps.go.id, (diakses tanggal 5 Maret 2024)
Tempo.co. 2022.INRIX:Surabaya Kota Termacet di Indonesia pada 2021. https://nasional.tempo.co/read/1552495/inrix-surabaya-kota-termacet-diindonesia-pada-2021-data-tempoco, (diakses tanggal 4 oktober 2023)
Wikipedia. 2023. Kota Surabaya. https://id.wikipedia.org/wiki/KotaSurabaya (diakses tanggal 1 Oktober 2023)
Peraturan perundang-undangan:
Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Resor dan Kepolisian Sektor
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Berbasis Sistem Elektronik.
