Optimizing the Application of Diversion by the PPA Unit in Handling Children in Conflict with the Law to Achieve Restorative Justice
Abstract
One of the commitments of the Indonesian National Police Chief is to prioritize prevention, restrorative justice, and problem solving. The application of diversion in the settlement of child cases aims to realize retrorative justice. The application of diversion by PPA Unit of Pemalang Police in resolving child cases is not optimal. The purpose of this study is to describe the stages of management and originalization resources for implementing diversion by PPA Unit in resolving child cases at the Pemalang Police. The theory used is the grand theory of Management Theory, middle theory consists of management stages and organizatonal resources, as well as applied theory which consists of competency theory, law enforcement theory, and SWOT theory. This research is a qualitative research with a case study approach which is carried out by interviews, observations, document studies and FGD with informants in Pemalang. The results of this study indicate the applicaton of diversion by PPA Unit in handling children in conflict with law in order to reduce the number of child cases that are continued to prosecution were not fully adequate and in accordance. Therefore, Chief of Pemalang Police Criminal Investigation Unit as the subject of this final project needs to take steps to solve the problem.
References
BUKU
R. Sugiharto. 2012. Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara. Unissula Press: Semarang.
Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta, CV.
SKRIPSI
Damar, Yuandika Kresna Sang. 2022. “Upaya Penyidik PPA Melalui Diversi guna Mendukung Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Wilayah Hukum Polres Kudus”. Tugas Akhir. Semarang: Akademi Kepolisian.
Hadinata, Desmon Christian. 2022. “Implementasi Restrorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Anak”. Skripsi. Palembang: Universitas Sriwijaya.
Hambali, Azwad Rachmat. 2018. “Penerapan Diversi Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana”. Skripsi. Makassar: Universitas Muslim Indonesia.
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indnesia Tahun 1945.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.10 Tahun 2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor.
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.
Republik Indonesia. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Assessement Center Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja.
Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.58 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
Republik Indonesia. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No.8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Melalui Restrorative Justice.
Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Republik Indonesia. Undang-Undang No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
